Perlindungan Hukum Bagi Penambang Liar di Indonesia

  Oleh: Diantori 

  Kegiatan usaha pertambangan tanpa izin (PETI) secara substansial menunjang pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat di Indonesia. Seperti apa yang telah pembicara pertama kami memaparkan bahwa penambang liar Tanpa izin adalah kegiatan pertambangan tanpa disertai izin usaha pertambangan dari pemerintah, PETI tak memiliki izin (IUP), IUPOP, IUPK dan Izin usaha pertambangan rakyat (IPR).

    Secara empiris Penambang liar tanpa izin telah ada sejak Indonesia belum merdeka serta belum memberlakukan hukum positifnya, Penambang liar tanpa izin  yakni merupakan pertambangan skala kecil yang tak memiliki legitimasi secara hukum, Pengkategorian Penambang liar tanpa izin  didasari pada skala ekslorasi dan eksploitasi serta tata niaga yang masih bersifat konvensional.

     Seperti data yang kami lansir bahwa secara keseluruhan Indonesia terdata sebanyak 1924 Titik penambang yang masih menggunakan tahapan konvensional dan belum berizin.

     Apakah dengan lantangnya kita dapat menyerukan untuk membunarkan Penambang tanpa izin,? dan memberikan sanksi pemidanaan sebagai solusi yang paling tepat untuk menyelesaikan permasalahan bangsa seperti ini ?

      kami rasa tidak arif untuk membangun argument kontra seperti itu karena hanya sebuah retorika yang akan menguntungkan perdebatan ini semata dan menyenegsarakan kehidupan masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari pertambangan.

       Pada hakekatnya Keberadaan Penambang liar tanpa izin dapat diperhitungkan kedalam system keekonomian Rakyat skala mikro, dimana banyak rakyat disekitar wilayah pertambangan realitasnya menerima manfaat dari kegiatan usaha pertambangan tersebut, sebut saja daerah provinsi Bangka Belitung yang mengusahakan tanah untuk menambang timah dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Data yang kami peroleh dari Kompas 2012 pemerintah daerah telah menerbitkan 10.235 izin Pertambangan kepada korporasi dalam berbagai bentuk untuk memberikan legitimasi hukum dalam tindakan ekonomi pengusaha yang mengejar sebuah profit semata.

     Kita tahu bahwa Profit Tersebut digunakan hanya untuk perluasan perusahaan dan penimbunan kekayaan perusahaan, lalu dimanakan keberpihakan terhadap penambang tanpa izin? apakah pemerintah dapat dinilai adil dalam mendukung nasib PETI? menurut Gustaf Radbruch tujuan dari hukum itu adalah keadilan kepastian dan kemanfaatan sehingga Tindakan pemerintah terhadap PETI harus berdasarkan haluan tersebut.

       Selanjutnya Jika kita memaparkan permasalahan ini secara komperhensif maka pertambangan yang dikelola oleh asing sebut saja PT. Freeport di papua pada kenyataannya sebuah izin bukanlah arti penting bagi kesejahteraan Nasional, Indonesia hanya mendapatkan 1% dari Pendapatan royalty 44 sektor pertambangan Freeport dan hanya menghasilkan 256 JT USD / setara 2,8 T, Indonesia mengalami kerugian 40 T disetiap tahun karna seharusnya pembayaran royalti sesuai pasal 167 UU NO  4 tahun 2009 Tarif royalty emas seharusnya 3,7%. Jika dilihat lebih jauh masyarakat papua yang adalah WNI dan memiliki Tanah tidak mendapatkan hasil. Lebih baik masyarakat papua yang menikmati hasilnya ataukahhhh WNA yang demikian tidak pro kepentingan nasional yang harus diberikan perlindungan hukum terkait usaha pertambangan?

       Perlu kami garis bawahi bahwa Penambang liar tanpa izin bukanlah keinginan dari masyarakat pertambangan secara keseluruhan, dan tentunya kita tidak bisa mengeneralisasi secara keseluruhan penambang liar  tersebut tidak ingin di berikan perlindungan hukum !!!!! disinilah peran penting pemerintah pusat dan daerah untuk secara bersinergi untuk membuat system pengendalian terpadu untuk memberikan perlindungan secara resmi/legal dalam konteks bukan lagi PETI namun sebagai Penambangan rakyat Legal dengan Izin Pertambangan Rakyat sehingga masyarakatpun tetap dapat merasakan manfaat dari kekayaan alam Indonesia.

       Sebagai konsekuensi logis lainnya adalah apa bila penambang tanpa izin terus beroperasi dan tidak mengindahkan aturan hukum pemerintah. maka kami mendukung langkah pemerintah untuk menertibkan penambang liar tersebut dan dibina melalui langkah persuasive sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap program pemerintah pro Rakyat.

       Adapun bentuk analisis pendekatan yang kami akan tawarkan adalah Analytical Hirearchy Process untuk menanggulangi PETI dan yang paling dapat melakukan pendekatan persuasive adalah Pemerintah Daerah karena dinilai Pemerintah daerah paling mengerti perekonomian masyarakat setempat yang bergantung pada hasil tambang.

        Keuntungan Pemberian Perlindungan Kepada Penambang liar tanpa izin:

1. Memberikan kepastian hukum bagi seluruh kegiatan pertambangan masyarakat;
2.  Menjamin kehidupan perekonomian masyarakat sekitar pertambangan:
3. Memberikan tanggungjawab kepada masyarakat untuk turut serta berkontribusi kepada kepentingan pembangunan sosial dan ekonomi di daerah untuk mendukung pembangunan nasional.