CV adalah suatu bentuk badan usaha bisnis yang didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda di antara anggotanya. Satu pihak dalam CV mengelola usaha secara aktif yang melibatkan harta pribadi dan pihak lainnya hanya menyertakan modal saja tanpa harus melibatkan harta pribadi ketika krisis finansial. Yang aktif mengurus perusahaan cv disebut sekutu aktif, dan yang hanya menyetor modal disebut sekutu pasif.
Persekutuan Komanditer (commanditaire vennootschap atau CV) adalah suatu persekutuan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih. Persekutuan komanditer mengenal 2 istilah yaitu :
- Sekutu aktif adalah anggota yang memimpin/ menjalankan perusahaan dan bertanggung jawab penuh atas utang- utang perusahaan.
- Sekutu pasif / sekutu komanditer adalah anggota yang hanya menanamkan modalnya kepada sekutu aktif dan tidak ikut campur dalam urusan operasional perusahaan. Sekutu pasif bertanggung jawab atas risiko yang terjadi sampai batas modal yang ditanam.
Ciri dan sifat cv :
- sulit untuk menarik modal yang telah disetor
- modal besar karena didirikan banyak pihak
- mudah mendapatkan kridit pinjaman
- ada anggota aktif yang memiliki tanggung jawab tidak terbatas dan ada yang pasif tinggal menunggu keuntungan
- relatif mudah untuk didirikan
- kelangsungan hidup perusahaan cv tidak menentu
Saturday, October 5, 2013
Monday, September 30, 2013
Bahan HTUBN
BAHAN HKM. ADM. KOTA & DESA
26 September 2013 at 10:31
Pemindahan Ibu Kota :
Presiden Pimpin Tim Kajian
(JAKARTA).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengungkapkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan memimpin langsung tim kajian untuk rencana pemindahan ibu kota agar rencana tersebut matang, komprehensif, dan bermanfaat bagi bangsa ini. ”Tentu saja saya mendukung ide itu, tetapi itu program jangka panjang. Saya kira itu solusi yang baik untuk jangka panjang. Sekarang sedang dilakukan kajian yang dipimpin langsung Presiden,” ungkap Gamawan dalam pesan singkat yang dikirim ke SP, kemarin, di Jakarta. Kendati mengaku belum tahu siapa saja yang terlibat tim kajian itu, Mendagri memastikan Presiden SBY sendiri yang langsung mendiskusikan hal tersebut.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap mengumumkan, sudah ada sejumlah pemikiran dan serangkaian pembicaraan di internal komisi ini seputar pemindahan ibu kota. Pokok pikiran yang mencuat dalam berbagai pembicaraan itu mendukung ibu kota dipindah ke wilayah lain. Namun, tuturnya, pembicaraan-pembicaraan itu belum sampai pada sebuah kesepakatan atau ketetapan komisi yang membidangi pemerintahan dalam negeri ini.
”Itu baru usulan-usulan. Mayoritas anggota sepakat bahwa pusat pemerintahan dipisah dengan pusat bisnis. Itu untuk tata kota lebih baik dan untuk kepentingan jangka panjang bangsa ini,” papar Chairuman, di Jakarta, Senin (6/9).
Dia menjelaskan, dari pembicaraan-pembicaraan yang muncul, Pulau Kalimantan lebih banyak dipilih anggota dewan untuk menjadikan ibu kota. Pertimbangannya, Kalimantan lebih stabil dari ancaman gempa atau bencana alam, lebih terlindungi dari berbagai ancaman, dan memiliki luas wilayah yang besar.
Selain itu penduduk di wilayah Kalimantan masih sedikit dan dianggap berada di tengah-tengah antara wilayah barat dan timur Indonesia. ”Perpindahan cukup untuk pusat pemerintahan, bukan keseluruhan ibu kota. Pusat ekonomi tetap ada di Jakarta,” ujar politisi dari Partai Golkar ini.
Dia mengaku, Komisi II belum memiliki kajian mengenai hal tersebut. Namun hal itu akan segera dilakukan, apalagi Presiden SBY sudah menyampaikan soal pemindahan ibu kota.
Menurut dia, kompensasi DPR hanya dalam kajian dari segi politik, seperti masalah keamanan dan pertahanan, anggaran yang dibutuhkan, dan dimensi politik atas perpindahan tersebut. Sedangkan kajian teknis, seperti kota mana yang layak dijadikan ibu kota, luas lahan yang dibutuhkan, serta bentuk tata ruang dan wilayahnya dilakukan pemerintah. “Menteri Dalam Negeri dan menteri terkait harus merespon masalah tersebut,” ucap Chairuman.
Secara terpisah Fraksi PDI Perjuangan di DPR masih mengkaji sejumlah alternatif yang akan menjadi daerah pengganti Jakarta sebagai pusat pemerintahan.
Di antara Jonggol, Jawa Barat dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah, fraksi itu lebih cenderung memilih Palangkaraya, ungkap anggota Komisi II DPR Arif Wibowo dari Fraksi PDI Perjuangan.
Dia menyebutkan, di antara dua kota alternatif, Fraksi PDI Perjuangan cenderung memilih Palangkaraya. Dalam kajian itu, tuturnya, ditinjau dari aspek pembangunan wilayah Indonesia ke depan, bila pilihan pada Jonggol yang dekat dengan Jakarta maka dipastikan belasan tahun ke depan akan mengalami kondisi serupa dengan Jakarta.
Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Bambang Wuryanto menambahkan, mantan Presiden Soekarno jauh sebelumnya atau sejak masih memerintah sudah memprediksikan situasi Jakarta yang akan terjadi seperti sekarang.
Presiden pertama RI itu pernah mengusulkan agar Palangkaraya yang sekarang ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menjadi ibukota negara dan pusat pemerintahan sedangkan Jakarta sebagai kota niaga.
“Sikap kami setuju ibukota negara dipindahkan ke Palangkaraya. Bagaimana persiapan dan mekanismenya, itu semua memerlukan kajian yang lebih mendalam,” katanya.
Disadur & diedit oleh : Muhammad Abudan (19/9-2011), dari :
Harian Suara Pembaruan, Selasa, 7 September 2010, Halaman 1 & 7.
Jika tulisan ini kamu anggap penting, maka jadikanlah tulisan ini bagian dari RESUME KULIAH tetapi jika kamu anggap tidak penting, abaikan.
Tolong sampaikan ke teman2mu yg lain...!!! Terimakasih.
Jakarta, 25 September 2013 M.
Muhammad Abudan.
26 September 2013 at 10:31
Pemindahan Ibu Kota :
Presiden Pimpin Tim Kajian
(JAKARTA).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengungkapkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan memimpin langsung tim kajian untuk rencana pemindahan ibu kota agar rencana tersebut matang, komprehensif, dan bermanfaat bagi bangsa ini. ”Tentu saja saya mendukung ide itu, tetapi itu program jangka panjang. Saya kira itu solusi yang baik untuk jangka panjang. Sekarang sedang dilakukan kajian yang dipimpin langsung Presiden,” ungkap Gamawan dalam pesan singkat yang dikirim ke SP, kemarin, di Jakarta. Kendati mengaku belum tahu siapa saja yang terlibat tim kajian itu, Mendagri memastikan Presiden SBY sendiri yang langsung mendiskusikan hal tersebut.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap mengumumkan, sudah ada sejumlah pemikiran dan serangkaian pembicaraan di internal komisi ini seputar pemindahan ibu kota. Pokok pikiran yang mencuat dalam berbagai pembicaraan itu mendukung ibu kota dipindah ke wilayah lain. Namun, tuturnya, pembicaraan-pembicaraan itu belum sampai pada sebuah kesepakatan atau ketetapan komisi yang membidangi pemerintahan dalam negeri ini.
”Itu baru usulan-usulan. Mayoritas anggota sepakat bahwa pusat pemerintahan dipisah dengan pusat bisnis. Itu untuk tata kota lebih baik dan untuk kepentingan jangka panjang bangsa ini,” papar Chairuman, di Jakarta, Senin (6/9).
Dia menjelaskan, dari pembicaraan-pembicaraan yang muncul, Pulau Kalimantan lebih banyak dipilih anggota dewan untuk menjadikan ibu kota. Pertimbangannya, Kalimantan lebih stabil dari ancaman gempa atau bencana alam, lebih terlindungi dari berbagai ancaman, dan memiliki luas wilayah yang besar.
Selain itu penduduk di wilayah Kalimantan masih sedikit dan dianggap berada di tengah-tengah antara wilayah barat dan timur Indonesia. ”Perpindahan cukup untuk pusat pemerintahan, bukan keseluruhan ibu kota. Pusat ekonomi tetap ada di Jakarta,” ujar politisi dari Partai Golkar ini.
Dia mengaku, Komisi II belum memiliki kajian mengenai hal tersebut. Namun hal itu akan segera dilakukan, apalagi Presiden SBY sudah menyampaikan soal pemindahan ibu kota.
Menurut dia, kompensasi DPR hanya dalam kajian dari segi politik, seperti masalah keamanan dan pertahanan, anggaran yang dibutuhkan, dan dimensi politik atas perpindahan tersebut. Sedangkan kajian teknis, seperti kota mana yang layak dijadikan ibu kota, luas lahan yang dibutuhkan, serta bentuk tata ruang dan wilayahnya dilakukan pemerintah. “Menteri Dalam Negeri dan menteri terkait harus merespon masalah tersebut,” ucap Chairuman.
Secara terpisah Fraksi PDI Perjuangan di DPR masih mengkaji sejumlah alternatif yang akan menjadi daerah pengganti Jakarta sebagai pusat pemerintahan.
Di antara Jonggol, Jawa Barat dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah, fraksi itu lebih cenderung memilih Palangkaraya, ungkap anggota Komisi II DPR Arif Wibowo dari Fraksi PDI Perjuangan.
Dia menyebutkan, di antara dua kota alternatif, Fraksi PDI Perjuangan cenderung memilih Palangkaraya. Dalam kajian itu, tuturnya, ditinjau dari aspek pembangunan wilayah Indonesia ke depan, bila pilihan pada Jonggol yang dekat dengan Jakarta maka dipastikan belasan tahun ke depan akan mengalami kondisi serupa dengan Jakarta.
Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Bambang Wuryanto menambahkan, mantan Presiden Soekarno jauh sebelumnya atau sejak masih memerintah sudah memprediksikan situasi Jakarta yang akan terjadi seperti sekarang.
Presiden pertama RI itu pernah mengusulkan agar Palangkaraya yang sekarang ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menjadi ibukota negara dan pusat pemerintahan sedangkan Jakarta sebagai kota niaga.
“Sikap kami setuju ibukota negara dipindahkan ke Palangkaraya. Bagaimana persiapan dan mekanismenya, itu semua memerlukan kajian yang lebih mendalam,” katanya.
Disadur & diedit oleh : Muhammad Abudan (19/9-2011), dari :
Harian Suara Pembaruan, Selasa, 7 September 2010, Halaman 1 & 7.
Jika tulisan ini kamu anggap penting, maka jadikanlah tulisan ini bagian dari RESUME KULIAH tetapi jika kamu anggap tidak penting, abaikan.
Tolong sampaikan ke teman2mu yg lain...!!! Terimakasih.
Jakarta, 25 September 2013 M.
Muhammad Abudan.
Subscribe to:
Posts (Atom)
