BAHAN HK. Adm. kota dan Desa

BAHAN HKM. ADM. KOTA & DESA
21 September 2013 at 13:21
PEMEKARAN DAERAH di INDONESIA
Oleh : Muhammad Abudan, SH., MH.

Sejak Reformasi bergulir pada thn 1998, terjadi euphoria politik termasuk membentuk daerah baru mulai dari propinsi, kabupaten dan kota. Usaha itu mulai gencar pada thn berikutnya (1999) sampai thn 2005 sudah terbentuk 6 propinsi dan 150 Kabupaten dan Kota. Setelah itu makin "mengganas", hanya dlm jangka waktu 3 thn (2006, 2007 & 2008) terbentuk 1 propinsi yaitu Sulawesi Barat (Sulbar) dan 55 Kabupaten dan Kota. Kemudian 5 tahun berikutnya, ditambah (terbentuknya) 1 Propinsi lagi yaitu Kalimantan Utara (Kalut) pada tahun 2012, dan tambahan 6 Kabupaten dan Kota. Sehingga, total dalam 13 thn terakhir (1999 s/d 2012) telah terbentuk 8 propinsi dan 211 Kabupaten & Kota.
Setelah Reformasi, R.I. kehilangan 1 propinsi yakni Timor Timur yang memisahkan diri dari R.I. dan menyatakan merdeka pada thn 1999 (setelah jajak pendapat). Sehingga jumlah propinsi di R.I. menjadi 26 kemudian ditambah dgn 8 propinsi baru jadi terdapat 34 propinsi saat ini di wilayah R.I.
Sekarang, jumlah Kabupaten/Kota di N.K.R.I. adalah 506, sedangkan jumlah Daerah Otonom di Indonesia 540 (termasuk 34 Provinsi).

(Di seluruh wilayah R.I. terdapat 71.800 desa, data dari Harian Umum: Kompas, 23 Februari 2010).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yang benar-benar jadi masalah adalah 3 thn terakhir (2006-2008) yaitu 55 Kabupaten/Kota, yg disebut oleh Presiden SBY 80% gagal karena pemekaran wilayah tidak berhasil menyejahterakan rakyat justru jadi beban bagi APBN.

Insentif utama dari Pemekaran Wilayah ialah 3 hal, yaitu : 1. UANG : Dimana ada aliran dana dari APBN ke APBD, lalu ada DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus), Dana Perimbangan (Pusat dgn Daerah), dlsb. 2. POLITIK : Pemekaran wilayah senantiasa disetujui oleh Parpol karena berkaitan dgn Pemilu dan Pemilukada untuk perebutan kursi kekuasaan di Pusat (melalui daerah baru) maupun di daerah baru itu sendiri. 3. Lowongan jadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) : Terbukanya peluang dan lapangan kerja baru untuk jadi PNS dan tenaga-tenaga semi Pemerintah, dlsb.
Pemekaran daerah/wilayah memerlukan biaya yg tidak sedikit untuk bangun kantor-kantor pemerintahan, parlemen, pengadilan, infrastruktur (jalan, jembatan, pelabuhan), dll. Di sisi lain, pemekaran berhasil mendekatkan kekuasaan dgn rakyatnya (tercipta demokrasi pada tingkat lokal/kedaerahan).
(Prof. Dr. Ryas Rasyid).

Harus dilihat dari 2 sisi tinjau yaitu : Local democracy (demokrasi lokal/kedaerahan) & welfare/empowering people (kesejahteraan/pemberdayaan masyarakat). Artinya, sejauh mana demokrasi lokal itu mampu memberdayakan masyarakatnya atau meningkatkan kesejahteraan rakyat setempat (khususnya) dan kesejahteraan rakyat nasional (umumnya).
Menurut demografi, R.I. perlu membentuk sekitar 88 propinsi (bandingkan dgn Jepang yg luas wilayah negaranya lebih kecil dari R.I. memiliki 74 perfektur/propinsi) tetapi saat ini, menurut kemampuan APBN, kita hanya sanggup (cukup) dgn 33 propinsi (pada tahun 2010). Kalau hanya untuk kepentingan local democracy maka R.I. tidak perlu banyak daerah otonom (baru) atau tidak perlu pemekaran daerah/wilayah, sebaliknya untuk pemberdayaan/kesejahteraan perlu dibentuk daerah otonom (baru), itu berarti pemekaran wilayah harus terus dilaksanakan jadi kalau dari sisi tinjau ini tidak perlu JEDA (Moratorium) Pemekaran wilayah.
(Prof. Dr. Eko Prasojo).

Tidak perlu Moratorium pemekaran wilayah, yg diperlukan adalah Peraturan Pemerintah (P.P) yg baru sebagai pengganti P.P No. 78 Thn 2007 yang memuat ketentuan tentang Pembentukan, Penggabungan & Pengahapusan Wilayah/Daerah (lebih populer dgn sebutan Pemekaran Daerah) yg memuat syarat lebih rinci untuk pemekaran daerah baru. Kata Presiden SBY: "Harus ada Grand Design untuk pembagian wilayah di Indonesia, setelah kita punya grand design itu baru kita bicara pemekaran wilayah, sebelum kita punya itu, yaa.. kita harus Moratorium (Jeda/Istirahat) terhadap pemekaran daerah/wilayah". Dulu katanya, pemekaran wilayah itu mulai dari akhir tahun 2008 sampai habis Pemilu 2009 tapi kemudian berubah dan pemerintah mengatakan Moratorium berakhir pada Maret 2010 (bersamaan dgn diserahkannya grand design oleh Pemerintah kepada DPR), tetapi kami (Komisi II DPR) harus sabar karena berita terbaru dari Pemerintah bahwa grand design itu baru selesai pada Agustus 2010.
(Ganjar Ilyas, Anggota DPR dari Fraksi PDIP).

Sumber :
Acara Talk-show : SAVE OUR NATION, METRO TV.
Hari/Tgl : Kamis, 22 Juli 2010.
J a m : 22.30 s/d selesai.
Thema : QUO VADIS PEMEKARAN DAERAH ?
dan Harian Kompas : Terbitan tgl. 23 Februari 2010.


Jakarta, 21 September 2013 M.Diedit & Disadur oleh : Muhammad Abudan.